The carbon trading be a hot issue of the section in the fifth day. Some of developing countries demanded the mechanism of carbon trading is more justice. The process of these negotiations that were fought by Indonesian delegation in UNCCC. But some parties did not agree with carbon trading. The forest in developing countries must be difficult to be guaranteed. So, the best solution is mitigation, that one of them is introduced the high technology.
PERDAGANGAN karbon menjadi isu seksi di hari kelima. Sejumlah negara berkembang menuntut harga karbon yang lebih adil dalam Certificate Emisssion Reduction (CER). Proses negosiasi ini yang sedang diperjuangkan delegasi Indonesia di UNCCC. Namun sebagian pihak tak setuju dengan perdagangan karbon. Hutan sulit dijamin kelestariannya di negara-negara berkembang. Maka, jalan keluar terbaik adalah memulai mitigasi yang salah satunya memperkenalkan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
***
Perdebatan itu mengemuka pada sesi ketiga Media Clinic- Climate Change Partnership (IIED-Panos-Internews) di Pavillion Indonesia, Jumat (7/12). Dalam dialog yang melibatkan lima narasumber itu, Jutta Jill dari The Forests & The European Union Resource Network (FERN) melihat mitigasi akan berdampak luas terhadap masyarakat lokal di negara-negara berkembang.
Kenapa harus menghamburkan uang dengan teknologi tinggi? Jaga saja hutan, jual karbonnya, dan pakai duitnya buat pemberdayaan komunitas masyarakat lokal.
”Teknologi tinggi itu sulit dikontrol oleh penduduk lokal. Ia cuma sebuah bagian dari isu politik, ekonomi, dan keuangan,” ungkapnya. Jill secara blak-blakan menolak mitigasi permanen yang ditawarkan para pihak di konferensi ini.
Ia melihat hutan bukan cuma sekumpulan pohon yang berfungsi menyerap karbon (carbon sinc), namun juga areal yang menjadi tempat tinggal komunitas tertentu. Jill yakin teknologi tinggi yang ramah lingkungan itu digunakan negara-negara industri sebagai justifikasi untuk terus menghasilkan emisi beracun.
Mark Stuart dari EcoSecurities yakin teknologi tinggi adalah jawaban pertama dalam mencegah perubahan iklim. Ia beranggapan mitigasi secara permanen lewat penghematan pemanfaatan bahan bakar fosil, teknologi bersih dan ramah lingkungan, serta penggunaan energi terbarukan, lebih efektif dibanding lewat carbon sink.
Alasannya jelas hutan sulit dijamin di negara-negara berkembang. Hutan hanya menyimpan karbon untuk waktu yang terbatas (stock). Ketika terjadi penebangan hutan, kebakaran atau perubahan tata guna lahan, karbon terlepas kembali ke atmosfer.
Jill bersikukuh carbon sinc hanya sebagian dari fungsi hutan. Dalam pemikirannya, poin terpenting dari framework perdagangan karbon adalah penyelamatan hutan dan komunitas di dalamnya.
”It’s mean human savety,” ujarnya. Perdagangan karbon (carbon trade) merupakan peluang bagi negara-negara yang masih memiliki kawasan hutan, untuk mendapatkan keuntungan dari kemampuan hutannya menyerap emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan industri negara-negara maju.
Jika polusi melampaui batas yang diperbolehkan, kelebihan polusi itu bisa diserap oleh pohon-pohon di negara pemilik hutan yang ditanam perusahaan, perorangan, atau petani, dengan imbalan uang.
Jill menyebutkan beberapa negara pemilik hutan, seperti Brasil dan Kosta Rika, sudah menjual kemampuan hutannya melalui perdagangan karbon. Hasil yang diperoleh senilai jutaan dollar AS per tahun sudah dipakai membiayai program-program pelestarian hutan.
Mekanisme apa yang disepakati 120 negara peserta KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua, Bali amat tergantung oleh negosiasi sejumlah negara pemilik hutan. Dengan areal hutan terbesar ketiga di dunia, Indonesia berperan penting mengurangi emisi dunia melalui carbon sink.
Pada pembukaan Indonesian Forestry Parallel Event on COP 13 UNFCCC di Hotel Ayodya Nusa Dua, Bali, Rabu (4/12), Menteri Kehutanan MS Kaban mencatat sekitar 80 juta dari 120 juta hektare hutan di Indonesia, masih dalam kondisi relatif bagus atau lebat (bervegetasi) dan sangat berpotensi “dijual” melalui mekanisme perdagangan karbon.
Jimmy Panjaitan dari Walhi Sumut menyatakan kasus banjir bandang di Bukit Lawang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara seharusnya dapat dijadikan cermin kerusakan hutan di Indonesia .
”Itu bukti kerusakan hutan menghancurkan kehidupan komunitas setempat,” katanya saat ditemui di perkampungan CSF, Nusa Dua, Jumat (6/12).
Terkait dana kompensasi karbon yang tengah diperjuangkan oleh negara-negara pemilik hutan, termasuk Indonesia, Jimmy berharap kelembagaan dan mekanismenya diatur secara ketat.
Dia justru mempertanyakan efektivitas berbagai program yang dilaksanakan pemerintah, termasuk penggunaan anggaran reboisasi di tiap kabupaten/kota dan anggaran gerakan penghutanan. Sebab dari hasil observasi di berbagai tempat, sejumlah program yang dilakukan itu belum menunjukkan hasil nyata.
Dari 3.742.120 luas hutan di Sumatera Utara, sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005, areal yang mengalami kerusakan sudah tiga juta hektare. Di salah satu hutan itu pula bermukim komunitas tradisionil Parmalim, yang masih menganut tradisi asli masyarakat suku Batak Toba. Komunitas ini terkenal memiliki prinsip yang teguh dalam menjaga lingkungan hidup.
Jill benar. Hutan tak sekabar menjual karbon, tapi bagaimana mekanisme itu menyentuh kelangsungan hidup manusia di dalamnya. ”It’s mean human savety,” ujarnya itu seperti katanya. (valdeszdjoenianto)
